Konflik laut di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan peran pemerintah yang kuat dalam penyelesaiannya. Sebagai negara maritim dengan ribuan pulau, Indonesia seringkali menghadapi konflik terkait sumber daya laut, batas wilayah, dan penangkapan ikan ilegal. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam menangani konflik ini.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang ahli hukum internasional, peran pemerintah dalam penyelesaian konflik laut sangat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah perairan Indonesia. “Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas dan efektif dalam menangani konflik laut agar tidak berdampak buruk pada keberlangsungan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Salah satu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Hasjim Djalal, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa penegakan hukum di laut sangat penting untuk mencegah konflik dan tindakan illegal di wilayah perairan Indonesia.

Selain itu, kerjasama antar instansi pemerintah juga menjadi kunci dalam penyelesaian konflik laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri dalam menangani konflik laut. “Kerjasama lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik laut secara holistik dan berkelanjutan,” tuturnya.

Dengan peran pemerintah yang kuat dan sinergi antar instansi terkait, diharapkan konflik laut di Indonesia dapat diminimalisir dan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam penyelesaian konflik laut di kawasan Asia Tenggara.