Upaya peningkatan penegakan hukum maritim di Kalimantan Barat menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, perlindungan dan penegakan hukum di laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta melindungi kepentingan negara.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut Kalimantan Barat, Bambang Suryanto, “Penegakan hukum maritim di wilayah Kalimantan Barat perlu ditingkatkan untuk mengatasi berbagai masalah seperti illegal fishing, smuggling, dan pencurian sumber daya laut.” Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah peningkatan patroli laut oleh TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kehadiran negara di perairan dan mencegah berbagai kegiatan ilegal yang merugikan negara. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus illegal fishing di perairan Kalimantan Barat telah mengalami penurunan signifikan sejak dilakukan peningkatan patroli laut.

Tidak hanya itu, kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam upaya peningkatan penegakan hukum maritim. “Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan ilegal di laut sangat penting untuk menciptakan perairan yang aman dan bersih,” ujar Bambang Suryanto.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum maritim di Kalimantan Barat tidaklah mudah. Keterbatasan sumber daya dan teknologi menjadi hambatan utama dalam melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan investasi yang lebih besar dari pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat sistem penegakan hukum maritim di wilayah ini.

Dengan adanya upaya peningkatan penegakan hukum maritim di Kalimantan Barat, diharapkan dapat menciptakan perairan yang aman, bersih, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Semua pihak harus bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.