Peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, Indonesia harus mampu mengatur dengan baik pemanfaatan dan perlindungan lautnya.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman ekosistem laut. “Tanpa adanya peraturan yang jelas dan tegas, sumber daya laut kita bisa habis dimanfaatkan secara berlebihan,” ujar Prof. Hikmahanto.

Salah satu contoh peraturan hukum laut yang penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai tata kelola sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan pemanfaatan laut secara berkelanjutan.

Dalam pembangunan kelautan Indonesia, peraturan hukum laut juga memiliki peran penting dalam menarik investasi di sektor kelautan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, investor akan merasa lebih nyaman untuk berinvestasi ketika ada kepastian hukum yang jelas terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut.

Namun, tantangan dalam implementasi peraturan hukum laut juga tidak bisa dianggap enteng. Banyak kasus pelanggaran hukum laut yang terjadi akibat minimnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Dengan memahami peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia, diharapkan kita semua dapat bersama-sama menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, “Kelautan adalah masa depan Indonesia, mari kita jaga laut kita bersama-sama.”